STANDAR MINIMUM KEBUTUHAN PASCA BENCANA

Berita
rx online

(Oleh: Ir. Benny Manjsur, MT / Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang

Penanganan bencana pada kondisi pasca bencana melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, kadang menjadi kendala disebabkan ketidaktahuan tentang apa dan bagiamana menyikapi kebutuhan masyarakat korban bencana memasuki fase pasca bencana menuju pemulihan. Kondisi ini sering kurang mendapat perhatian disebabkan pengetahuan tentang kebutuhan pemulihan pasca bencana begitu kompleks dan spesifik sesuai karateristik bencana, social ekonomi masyakarat dan tingkat pemahaman dan kepedulian pemerintah setempat didalam melakukan upaya pemulihan keadaan pasca bencana.

Untuk itu sangat dibutuhkan ada standar kebutuhan minimal yang harus dipersiapkan seluruh BPBD Kabupaten/kota dengan bekerjasama stakeholder terkait seperti dinas Sosial, dinas Kesehatan, rumah sakit, PMI, dll.  Olehnya pengetahuan tentang kebutuhan minimal bagi korban bencana dalam masa pemulihan, perlu dipahami para petugas BPBD kabupaten/kota khususnya BPBD Kabupaten Enrekang, dan Organisasi  Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bersama ini kami coba memberikan gambaran tentang standar Kebutuhan minimal dalam penanggulangan bencana, agar dapat menjadi rujukan didalam melakukan upaya penanggulangan bencana di daerah masing-masing.

A. Standar Minimum Yang Umum Untuk Semua Jenis Kebutuhan Dalam Penanggulangan Bencana

1. Partisispasi

Semua masyarakat yang terdampak bencana harus mampi berperan aktid dan berpartisipasi dalam membuat, menilai, melaksanakan , monitoring dan evaluasi program bantuan penanggulangan bencana.

2. Penilaian awal

Sangat dibutuhkan adanya penilaian awal dalam memberikan pemahaman tentang situasi bencana dengan jelas, analisis masalah ancaman terhadap kehidupan, martabat, kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Hasil penilaian ini selanjutnya dikonsultasikan dengan instansi terkait apakah diperlukan adanya respon eksternal atau tidak, jika ya, bagaimana sifat respon tersebut untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lapangan

3. Respon.

Suatu respon kemanusiaan diperlukan dalam situasi dimana pihak berwenang tidak mampu dan atau tidak mau menanggapi kebutuhan akan perlindungan dan kebutuhan penduduk.

4. Penargetan

Bantuan kemanusiaan untuk layanan yang disediakan secara adil dan tidak memihak berdasarkan kerentanan dan kebutuhan individu dan kelompok yang pengaruhi oleh bencana.

5. Monitoring

Efektifitas program dalam menanggapi masalah diidentifikasikan dan dipantau terus dengan maksud menigkatkan program.

6. Evaluasi

Untuk menigkatkan kebijakan dan akuntabilitas.

7. Kompetensi relawan

Relawan harus memiliki kualifikasi yang tepat, sikap dan pengalaman untuk merencanakan dan  melaksanakan program secara efektif.

8. Pengawasan, manajemen dan support personil

Relawan harus mau menerima pengawasan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan program bantuan kemanusiaan yang efektif.B. Standar Pokok Minimum Kebutuhan Pada Situasi Bencana

1. Air , sanitasi, promosi kesehatan

2. Ketahanan pangan, gizi

3. Bantuan pangan

4. Shelter, pemukiman dan produk non makanan

5. Pelayanan kesehatan

B. Standar Minimal Kebutuhan Air, Sanitasi. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1357 / Menkes /SK / XII / 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi)

Standar Minimal :

Adalah ukuran terkecil atau terendah dari kebutuhan hidup (air bersih dan sanitasi, persediaan pangan, pemenuhan gizi, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan) yang harus dipenuhi kepada korban bencana atau pengungsi untuk dapat hidup sehat, layak dan manusiawi.

Pada pasca bencana beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut adalah :

  1. Perkiraan jumlah orang yang menjadi korban bencana (meninggal, sakit, cacat) dan ciri–ciri demografinya.
  2. Jumlah fasilitas kesehatan yang berfungsi milik pemerintah dan swasta.
  3. Ketersediaan obat dan alat kesehatan.
  4. Tenaga kesehatan yang masih melaksanakan tugas.
  5. Kelompok–kelompok masyarakat yang berisiko tinggi (bayi, balita, ibu hamil, bunifas dan manula)
  6. Kemampuan dan sumberdaya setempat

Kebijakan Dalam Bidang Sanitasi :

Mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungn yang ada ditempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan kualitas Kesehatan Lingkungan dan kecukupan air bersih.

a. Pengadaan Air.

Semua orang didunia memerlukan air untuk minum, memasak dan menjaga bersihan pribadi. Dalam situasi bencana mungkin saja air untuk keperluan minumpun tidak cukup, dan dalam hal ini  pengadaan air yang layak dikunsumsi menjadi paling mendesak. Namun biasanya

problema–problema kesehatan yang berkaitan dengan air muncul akibat kurangnya persediaan dan akibat kondisi air yang sudah tercemar sampai tingkat tertentu.

Tolok ukur kunci

  1. Persediaan air harus cukup untuk memberi sedikit–dikitnya 15 liter per orang per hari
  2. Volume aliran air ditiap sumber sedikitnya 0,125 liter perdetik.
  3. Jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter
  4. 1 (satu) kran air untuk 80 – 100 orang
  5. Waktu antri disebuah sumber air tidak lebih dari 15 menit.
  6. Untuk mengisi wadah 20 liter tidak lebih dari 3 menit

b. Kualitas air

Air di sumber–sumber harus layak diminum dan cukup volumenya untuk keperluan keperluan dasar (minum, memasak, menjaga kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menyebabakan timbulnya  risiko–risiko besar terhadap kesehatan akibat penyakit–penyakit maupun pencemaran kimiawi atau radiologis dari penggunaan jangka pendek.

Tolok ukur kunci ;

  1. Disumber air yang tidak terdisinvektan (belum bebas kuman), kandungan bakteri dari pencemaran kotoran manusia tidak lebih dari 10 coliform per 100 mili liter
  2. Hasil penelitian kebersihan menunjukkan bahawa resiko pencemaran semacam itu sangat rendah.
  3. Untuk air yang disalurkan melalui pipa–pipa kepada penduduk yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, atau bagi semua pasokan air pada waktu ada resiko atau sudah ada kejadian perjangkitan penyakit diare, air harus didisinfektan lebih dahulu sebelum digunakan  sehingga mencapai standar yang bias diterima (yakni residu klorin pada kran air 0,2–0,5  miligram perliter dan kejenuhan dibawah 5 NTU)
  4. Konduksi tidak lebih dari 2000 jS / cm dan airnya biasa diminum Tidak terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan pengguna air, akibat pencemaran kimiawi atau radiologis dari pemakaian jangka pendek, atau dari pemakain air dari sumbernya dalam jangka waktu yang telah irencanakan, menurut penelitian yang juga meliputi penelitian tentang kadar endapan bahan–bahan kimiawi yang digunakan untuk mengetes air itu sendiri. Sedangkan menurut penilaian situasi nampak tidak ada peluang yang cukup besar untuk terjadinya masalah kesehatan akibat konsumsi air itu.

c. Prasarana dan Perlengkapan

Tolok ukur kunci :

  1. Setiap keluarga mempunyai dua alat pengambil air yang berkapasitas 10–20 liter, dan tempat penyimpan air berkapasitas 20 liter. Alat–alat ini sebaiknya berbentuk wadah yang berleher sempit dan/bertutup
  2. Setiap orang mendapat sabun ukuran 250 gram per bulan.
  3. Bila kamar mandi umum harus disediakan, maka prasarana ini harus cukup banyak untuk semua orang yang mandi secara teratur setiap hari pada jam–jam tertentu. Pisahkan petak–petak untuk perempuan dari yang untuk laki–laki.
  4. Bila harus ada prasarana pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga untuk umum, satu bak air paling banyak dipakai oleh 100 orang.

d. Pembuangan Kotoran Manusia

Jumlah Jamban dan Akses Masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dan jaraknya tidak jauh dari pemukiman mereka, supaya bisa diakses secara mudah dan cepat kapan saja diperlukan, siang ataupun malam

Tolok ukur kunci :

  1. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang
  2. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut pembedaan jenis kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki–laki dan jamban permpuan)
  3. Jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman (rumah atau barak di kamp pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.
  4. Jamban umum tersedia di tempat–tempat seperti pasar, titik–titik pembagian sembako, pusat – pusat layanan kesehatan dsb.
  5. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang–kurangnya berjarak 30 meter dari sumber air bawah tanah.
  6. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.
  7. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak merembes ke sumber air mana pun, baik sumur maupun mata air, suangai, dan sebagainya 1 (satu) Latrin/jaga untuk 6–10 orang

e. Pengelolaan Limbah Padat

  1. Pengumpulan dan Pembuangan Limbah Padat Masyarakat harus memiliki lingkungan yang cukup bebas dari pencemaranakibat limbah padat, termasuk limbah medis.
  2. Sampah rumah tangga dibuang dari pemukiman atau dikubur di sana sebelum sempat menimbulkan ancaman bagi kesehatan.
  3. Tidak terdapat limbah medis yang tercemar atau berbahaya (jarum suntik bekas pakai, perban–perban kotor, obat–obatan kadaluarsa,dsb) di daerah pemukiman atau tempat–tempat umum.
  4. Dalam batas–batas lokasi setiap pusat pelayanan kesehatan, terdapat empat pembakaran limbah padat yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara benar dan aman, dengan lubang abu yang dalam.
  5. Terdapat lubang–lubang sampah, keranjang/tong sampah, atau tempat–tempat khusus untukmembuang sampah di pasar–pasar dan pejagalan, dengan system pengumpulan sampah secara harian.
  6. Tempat pembuangan akhir untuk sampah padat berada dilokasi tertentu sedemikian rupa sehingga problema–problema kesehatan dan lingkungan hidup dapat terhindarkan.
  7. 2 ( dua ) drum sampah untuk 80 – 100 orang
  8. Tempat/lubang Sampah Padat
  9. Masyarakat memiliki cara – cara untuk membuang limbah rumah tangga sehari–hari secara nyaman dan efektif.

Tolok ukur kunci :

  1. Tidak satupun rumah/barak yang letaknya lebih dari 15 meter dari sebuah bak sampah atau lubang sampah keluarga, atau lebih dari 100 meter jaraknya dar lubang sampah umum.
  2. Tersedia satu wadah sampah berkapasitas 100 liter per 10 keluarga bila limbah rumah tangga sehari–hari tidak dikubur ditempat.

f. Pengelolaan Limbah Cair (pengeringan)

Sistem pengeringan : Masyarakat memiliki lingkungan hidup sehari–hari yang cukup bebas dari risiko pengikisan tanah dan genangan air, termasuk air hujan, air luapan dari sumber– sumber, limbah cair rumah tangga, dan limbah cair dari prasarana–prasarana medis.

Hal–hal berikut dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pengelolaan limbah cair :

  1. Tidak terdapat air yang menggenang disekitar titik–titik engambilan/sumber air untuk keperluan sehari–hari, didalam maupun di sekitar tempat pemukiman
  2. Air hujan dan luapan air/banjir langsung mengalir malalui saluran pembuangan air.
  3. Tempat tinggal, jalan – jalan setapak, serta prasana – prasana pengadaan air dan sanitasi tidak tergenang air, juga tidak terkikis oleh air.

C. Standar Minimum Dalam Bantuan Pangan.

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar minimal bantuan :

  1. Bahan makanan berupa beras 400 gram perorang perhari atau bahan makanan pokok lainya dan bahan lauk pauk.
  2. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
  3. Besarnya bantuan makan setara dengan 2100 kalori/orang/hari, 10-20% dari total energi tersedia dari protein, 17% dari total energi disediakan oleh lemak
  4. Asupan mikronutrien dapat diperoleh dari makanan segar.

Tahapan Penanggulangan masalah gizi dipengungsian adalah sebagai berikut :

  1. Tahap Penyelamatan

Fase ini maksimum selama 5 hari

Fase ini bertujuan memberikan makanan kepada masyarakat agar tidak lapar.

Sasarannya adalah seluruh pengungsi, dengan kegiatan :

  • Pemberian makanan jadi dalam waktu sesingkat mungkin.
  • Pendataan awal , jumlah pengungsi, jenis kelamin, golongan umur.
  • Penyelenggaraan dapur umum (merujuk ke Depsos), dengan standar minimal.
  1. Fasse kedua (fase II) adalah saat :
  • Setiap orang diperhitungkan menerima ransum senilai 2.100 Kkal, 40 gram lemak dan 50 gram protein per hari.
  • Diusahakan memberikan pangan sesuai dengan kebiasaan dan ketersediaan setempat, mudah diangkut, disimpan dan didistribusikan.
  • Harus memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral.
  • Mendistribusikan ransum sampai ditetapkannya jenis intervensi gizi berdasarkan hasil data dasar (maksimum 2 minggu)
  • Memberikan penyuluhan kepada pengungsi tentang kebutuhan gizi dan cara pengolahan bahan makanan masing–masing anggota keluarga.
  1. Tahap Tanggap Darurat

Tahap ini dimulai selambat–lambatnya pada hari ke 20 di tempat pengungsian.

Kegiatan :

a) Melakukan penapisan (screening) bila prevalensi gizi kurang balita 10–14.9% atau 5–9.0% yang disertai dengan factor pemburuk.

b) Menyelenggarakan pemberian makanan tambahan sesuaidengan jenis intervensi yang telah ditetapkan pada tahap 1 fase II (PMT darurat/Ransum, PMT darurat terbatas serta PMT terapi).

c) Melakukan penyuluhan baik perorangan atau kelompok dengan materi penyuluhan sesuai dengan butir b.

d) Memantau perkembangan status gizi melalui surveilans.

e) Melakukan modifikasi/perbaikan intervensi sesuai dengan perubahan tingkat kedaruratan :

  • Jika prevalensi gizi kurang > 15% atau 10–14% dengan factor pemburuk, diberikan paket pangan dengan standar minimal per orang perhari (ransum), dan diberikan PMT darurat untuk balita, ibu hamil ibu meneteki dan lansia serta PMT terapi bagi penderita gizi buruk. Ketentuan kecukupan gizi pada PMT darurat sama seperti standar ransum.
  • Jika prevalensi gizi kurang 10–14.9% atau 5–9.9% dengan factor pemburuk diberikan PMT darurat terbatas pada balita, ibu hamil, ibu meneteki dan lansia yang kurang gizi serta PMT terapi kepada penderita gizi buruk.
  • Jika prevalensi gizi kurang < 10% tanpa factor pemburuk atau < 5% dengan factor pemburuk maka dilakukan penganan penderita gizi kurang melalui pelayanan kesehatan setempat

D. Standar Minimum Dalam Bantuan Pendidikan (terutama promosi kesehatan)

Standar minimum pendidikan dalam keadaan darurat terutama menyebarkan pesan – pesan kunci yang berfungsi untuk menopang kehidupan, struktur penawaran, stabilitas dan harapan untuk masa

depan selama masa krisis, khususnya untuk anak- anak dan remaja. Pendidikan dalam keadaan darurat juga membantu untuk menyembuhkan rasa takut dari pengalaman buruk, membangun keterampilan dan konflik resolusi dukungan dan perdamaian.

E. Standar Minimum Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat korban bencana didasarkan pada penilaian situasi awal serta data informasi kesehatan berkelanjutan, berfungsi untuk mencegah pertambahan/menurunkan tingkat mekatian dan jatuhnya korban akibat penyakit melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Tolok Ukur :

1) Puskesmas setempat, Puskesmas Pembantu, Bidang Desa dan Pos kesehatan yang ada.

2)  Bila mungkin, RS Swasta, Balai pengobatan Swasta, LSM Lokal maupun LSM Internasional yang terkait dengan bidang kesehatan bekerja sama serta mengkoordinasikan upaya–upaya pelayanan kesehatan bersama.

3)   Memakai standar pelayanan puskesmas.

4) Dalam kasus–kasus tertentu rujukan dapat dilakukan melalui system rujukan yang ada.

5) 1 (satu) Pusat Kesehatan pengungsi untuk 20.000 orang.

6) 1 (satu) Rumah Sakit untuk 200.000 orang

b. Kesehatan Reproduksi

Kegiatan yang harus dilaksanakan pada kesehatan reproduksi adalah :

1) Keluarga Berencana (KB)

2) Kesehatan Ibu dan Anak antara lain : Pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas. Pelayanan pasca keguguran.

3) Deteksi Dini dan penanggulangan PMS dan HIV/AIDS

4) Kesehatan Reproduksi Remaja

c. Kesehatan Jiwa

Penanggulangan penderita stress paska trauma bisa dilakukan di lini lapangan sampai ketingkat rujukan tertinggi, dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan, konseling, dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan, konseling, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan petugas disetiap jenjang pelayanan. Penanggulangan penderita stress paska trauma di lini lapangan  dapat dilakukan oleh para relawan yang tergabung dalam lembaga/organisasi masyarakat atau

keagamaan maupun petugas pemerintah ditingkat desa dan atau kecamatan, Penanggulangan  penderita stress paska trauma bisa dilakukan dalam 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu :

  1. Penyuluhan kelompok besar (lebih dari 20 orang)
  2. Ahli Psikologi
  3. Kader masyarakat yang telah dilatih.

F. Standar Minimum Pencegahan Penyakit Menular.

1. Vaksinasi

Vaksinasi campak harus dijadikan prioritas sedini mungkin dalam kekeadaan darurat. Program vaksinasi harus segera dimulai begitu tenaga kesehatan, vaksin, peralatan dan perlengkapan lain sudah tersedia, tanpa menunda–nunda lagi.

2. Manajemen Kasus

Semua anak yang terkena penyakit menular dirawat selayaknya agar risiko–risiko lebih jauh terhindarkan, termasuk kematian.

3. Surveilans

Surveilans dilakukan terhadap beberapa penyakit menular.

G. Standar Minimal Ketenagaan

Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan untuk penanganan pengungsi antara 10.000 – 20.000:

  1. Pekerja kesehatan lingkungan 10 – 20 orang
  2. Bidan 5 – 10 orang
  3. Para medis 4 – 5 orang
  4. Dokter 1 orang
  5. Asisten Apoteker 1 orang
  6. Teknisi Laboratorium 1 orang
  7. Pembantu Umum 5 – 10 orang
  8. Pengawas Sanitasi 2 – 4 orang
  9. Asisten Pengawas Sanitasi 10 –20 orang

H. Standar Minimal Penampungan Keluarga (shelter)

Pada saat keadaan darurat berawal, warga memperoleh ruang tertutup yang cukup untuk melindungi mereka dari dampak–dampak iklim yang dapat membahayakan mereka. Mereka memperoleh papan yang cukup memenuhi syarat kesehatan (hangat, berudara segar, aman dan memberi keleluasaan pribadi) demi menjamin martabat dan kesejahteraan mereka.

Tolok ukur kunci :

  1. Ruang tertutup yang tersedia per orang rata–rata berukuran 3,5 hingga 4,5 meter persegi.
  2. Dalam iklim yang hangat dan lembap, ruang–ruang itu memungkinkan aliran udara optimal dan melindungi penghuninya dari terik matahari secara langsung.
  3. Bila iklim panas dan kering, bahan–bahan bangunannya cukup berat untuk memastikan kapasitas pelepasan panas yang maksimal. Kalau yang tersedia hanya tenda–tenda atau lembaran–lembaran plastik saja, pertimbangkan penyediaan atap berganda atau lapisan pelepas panas.
  4. Dalam udara dingin, bahan dan kontruksi ruang memastikan pengaturan udara yang optimal. Suhu yang nyaman bagi para pengguni diperoleh dengan cara penyekatan dipadukan dengan pakain hangat, selimut, tempat tidur, dan konsumsi kalori yang cukup.

I. Standar Minimal Sandang

Para pengungsi, termasuk masyarakat setempat, memiliki cukup selimut, pakaian, dan alas kaki untuk melindungi mereka dari iklim dan menjamin martabat serta kesejahteraan mereka.

Tolok ukur kunci :

  1. Para pengungsi dan penduduk setempat memiliki akses guna memperoleh selimut yang cukup.
  2. Laki–laki dan anak–anak lelaki usia 14 tahun ke atas memiliki satu set sandang lengkap, dengan ukuran yang cukup pas, cocok dengan budaya, cuaca, dan iklim setempat.
  3. Perempuan serta anak–anak perempuan usia 14 tahun ke atas memiliki 2 set pakaian lengkap, termasuk pakaian dalam yang baru, dengan ukuran yang cukup pas, cocok dengan budaya, iklim, dan cuaca setempat. Mereka memperoleh pembalut yang cukup secara teratur setiap bulan.
  4. Anak – anak usia 2 sampai 14 tahun memiliki satu set pakaian dengan ukuran yang cukup pas, cocok dengan budaya, iklim, dan cuaca setempat, menurut jenis kelamin masing–masing.
  5. Anak –anak sampai usia 2 tahun memiliki 1 handuk badan, 1 handuk muka, 1 syal bayi, 2 set pakaian lengkap, 6 popok dengan peniti, sabun bayi, minyak bayi, dan 3 celana plastik.

Alternatifnya ini dipasok sebagi modul.

  1. Perlengkapan yang sesuai dengan budaya setempat untuk memakamkan jenazah disediakan.
  2. Terdapat perencanaan untuk mengganti selimut dan pakaian dengan yang baru sesudah masa pemakaian tiga tahun.
  3. Semua orang memperoleh alas kaki bila perlu.

J. Standar Kebutuhan Rumah Tangga

Tiap keluarga memiliki akses terhadap piranti rumah tangga, sabun untuk menjaga kebersihan pribadi dan peralatan lain yang diperlukan.

Tolok ukur kunci :

  1. Keluarga – keluarga pengungsi maupun tuan rumah memiliki piranti yang pokok: 1 panci tertutup, 1 baskom, 1 pisau dapur, 2 sendok kayu, 2 alat pengambil air yang berkapasitas antara 1 sampai 20 liter, ditambah alat penyimpanan air tertutup ukuran 20 liter.
  2. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok logam, 1 cangkir.
  3. Tiap orang mendapatkan sabun ukuran 250 gram per bulan.

Terdapat perencanaan untuk mengganti alat – alat yang tahan lama dengan yang baru sesudah jangka waktu pemakaian 3 bulan.

  1. Tiap keluarga memperoleh akses terhadap alat–alat dan bahan–bahan yang sesuai untuk kegiatan mencari nafkah, sesegera mungkin.
  2. Alat–alat dan bahan–bahan yang dipasok dianggap pantas oleh penerimanya dan mereka sudah terbiasa menggunakannya, dengan tingkat teknologis yang setara dengan piranti mereka sebelum terlanda musibah. Barang–barang itu juga sesuai dengan kondisi–kondisi pemanfaatannya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Www.sphereproject.org/content/view/31/84/lang,english
  2. Http://tilz.tearfund.org/webdocs/tilz/topics/dmt/field guides/field guide-the sphere project.pdf

3.http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/min_standards_education_emergencies.pdf

  1. Http://www.reliefweb.int/library/gharkit/sphere/chapter%203.rtfpangan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1357 / Menkes /Sk / Xii / 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Menteri Kesehatan Republik Indonesia
  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.